Diduga Keppres Dimanfaatkan Meminta Uang Kepada Pemerintah Melalui Kementrian Kominfo, Majelis PERS Menyerukan : Cabut Keppres No. 14/ M Tentang Pengangkatan Anggota Dewan PERS Periode Tahun 2016-2019 !

Ozzy S Sudiro merasa kaitan Dewan PERS dengan Keputusan Presiden itu pertanda buruk, karena Dewan PERS bukan dibentuk oleh Pemerintah.

Ozzy Sulaeman Sudiro (Sekjen Dewan PERS) menduga, Keppres itu dimanfaatkan oleh pengurus Dewan PERS periode 2016-2019 untuk meminta uang pemerintah melalui Kementerian Kominfo setiap tahun.

JAKARTA, LAPORnews.com – Majelis PERS (MP) kelihatannya tidak mengendorkan gaungnya atas banyak peristiwa hukum yang menjerat wartawan diberbagai daerah.

MP menilai Dewan PERS sudah tidak bekerja lagi sesuai marwahnya dan tidak lagi independent serta tidak lagi membela kebebasan pers di negeri ini.

Kemarin (13/7), di Sekretariat Majelis PERS, Sekjen MP, Ozzy Sulaeman Sudiro, menyatakan seruan kepada insan PERS agar menggelolarakan seruan mendorong Presiden Jokowi untuk mencabut Keputusannya dalam Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan PERS.

Ozzy S Sudiro merasa kaitan Dewan PERS dengan Keputusan Presiden itu pertanda buruk, karena Dewan PERS bukan dibentuk oleh Pemerintah.

Ozzy Sulaeman Sudiro (Sekjen Majelis PERS) menduga, Keppres itu dimanfaatkan oleh pengurus Dewan PERS periode 2016-2019 untuk meminta uang pemerintah melalui Kementerian Kominfo setiap tahun.

Padahal dulu, Dewan PERS murni tidak menggunakan uang negara, akan tetapi mampu bekerja melindungi para wartawan di seluruh Indonesia dari jeratan hukum pidana.

Begitu diketuai oleh Yosep Adi Prasetyo, notabene bukan dari orang-orang pergerakan wartawan, lanjut Ozzy, banyak wartawan yang dibui masuk penjara tanpa perlindungan apapun dari Dewan PERS.

Penyempitan ruang kebebasan PERS pun dapat dilihat dengan kasat mata. Dewan PERS selalu memberikan batasan-batasan kepada penerbit media dan wartawan dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal.

Contoh, dulu digaungkan harus PT/Yayasan/Koperasi, setelah berjalan, dibuat lagi aturan harus memiliki modal. Lalu dibuat lagi harus memiliki Uji Kompetensi Wartawan untuk semua jajaran redaksi dan wartawan. Batasan-batasan itu dilakukan dilakukan secara terus menerus.

Ketika masyarakat mampu melaksanakan aturan awal, maka langsung dibredel lagi dengan aturan baru, jelasnya.

Ia menduga bahwa ada peran turut serta Yosep Adi Prasetyo yang saat ini memangku jabatan Ketua Dewan PERS untuk mempersempit ruang-ruang kebebasan pers di negeri ini.

Untuk itu ia menyatakan sikap untuk meminta Presiden Jokowidodo mencabut Keppres No.14/M Tentang Penganggatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019,

*Baca juga : http://lapornews.com/2018/07/15/dirajut-dirangkai-harmoni-optimis-pada-hari-jadi-mamuju-478-tahun/

Editor .          : Bpk. Muhammad Davi Emalda

Sumber        : Grup Wa LAPORnews.com/ Majelis PERS/Sekjen Ozzi S Sudiro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.